Selasa, 05 Januari 2010

Investor China siap garap pelabuhan,Proyek pembenahan Tanjung Priok segera ditender

JAKARTA: Beberapa investor asal China berencana membangun pelabuhan di sejumlah daerah guna mengantisipasi peningkatan pengiriman barang dari negeri itu, menyusul penerapan Asean-China Free Trade agreement (ACFTA) mulai 1 Januari 2010.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo mengatakan daerah yang dibidik investor China itu, adalah Tangerang (Banten), Bekasi (Jawa Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

"Selain dari China, investor Jepang juga ada yang tertarik. Proposal sudah masuk cukup banyak. Ini mungkin saja terkait dengan penerapan ACFTA," katanya saat pemaparan evaluasi kinerja 2009 Ditjen Perhubungan Laut, pekan lalu.

Namun, Sunaryo menegaskan proposal itu belum tentu disetujui karena proses pembangunan pelabuhan harus melalui sejumlah tahapan, di antaranya studi kelayakan, rekomendasi pemerintah daerah, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

"Seluruh rekomendasi itu akan diserahkan kepada Ditjen Perhubungan Laut. Kalau memenuhi persyaratan, ya silakan dibangun. Soal nilai investasi bergantung pada ukuran pelabuhan itu. Yang jelas, membangun pelabuhan itu tidak mudah," jelasnya.

Sunaryo menambahkan Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat bekerja sama untuk membangun jalan menuju ke pelabuhan yang akan dibangun tersebut. "Kami akan minta disinkronkan juga antara jalan penghubung dan pelabuhan."

Dia mengatakan pada 2010 instansinya akan fokus pada pembenahan kegiatan di pelabuhan sehingga eksportir dan importir merasa lebih nyaman. Pembenahan perlu dilakukan karena akan berefek berantai terhadap daya saing produk domestik, terutama jika ongkos pengiriman produk domestik lebih mahal dibandingkan dengan impor dari China.

"Mengenai tarif tinggi di pelabuhan, orang bilang itu karena Ditjen Perhubungan Laut. Padahal, kegiatan seperti itu ada di lapangan yang melibatkan badan usaha lain. Kalau siap ACFTA, harus bersaing dengan menurunkan tarif di pelabuhan. Harus ada komitmen untuk menurunkan biaya operasional," tuturnya.

Sunaryo menambahkan instansinya juga berperan menurunkan biaya tinggi, dengan mengajak penyedia dan pengguna jasa berkomitmen memajukan perekonomian nasional.

Menurut dia, salah satu upaya menurunkan biaya tinggi adalah dengan menertibkan proses sandar di dermaga pelabuhan sehingga tidak didominasi oleh operator kapal tertentu.

"Yang terjadi sekarang, perusahaan pelayaran mengaveling dermaga-dermaga sehingga hanya khusus diperuntukkan bagi kapal mereka. Kalau ada kapal lain datang tidak boleh masuk dermaga. Itu tidak boleh karena bisa menimbulkan biaya tinggi akibat barang tertahan," ungkapnya.

Pembenahan Priok

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub Suwandi Saputro mengungkapkan tender pembenahan Pelabuhan Tanjung Priok akan dibuka akhir bulan ini.

Tender itu terdiri dari dua paket proyek dengan nilai investasi mencapai 12 miliar yen. Paket I terdiri dari pengerjaan relokasi pemecah gelombang (breakwater) dan perluasan pintu masuk kapal. Adapun Paket II terdiri dari perbaikan jalan darat di dalam Pelabuhan Priok. Pengerjaan dua paket itu juga didukung dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Suwandi memaparkan tender paket I akan ditawarkan secara internasional, sehingga pengerjaan diharapkan akan dilakukan oleh perusahaan asing. Adapun paket II akan ditawarkan kepada pengusaha lokal.

"Perbaikan prasarana di Pelabuhan Priok diharapkan bisa meningkatkan kinerja. Nantinya kapal 25.000 DWT [dead weight ton] hingga 50.000 DWT bisa masuk ke Priok. Sekarang kan baru kapal 20.000 DWT yang bisa masuk," jelasnya kemarin.

Dia memaparkan hingga saat ini cukup banyak perusahaan asing yang tertarik mengerjakan tender paket I. "Nanti dipilih perusahaan yang benar-benar kompeten dan memenuhi persyaratan."

Setelah pengerjaan paket I selesai, pelabuhan tersibuk di Indonesia itu akan memiliki pintu masuk selebar 300 m dari sebelumnya hanya 150 m. Adapun kedalaman alur mencapai 14 m dari sebelumnya 10 m-12 m.

Sebelumnya, Kemenhub menetapkan Nippon Koei Co Ltd (Jepang) yang bermitra dengan PT Wiratman Associates (Jakarta) dan PT Raya Consult (Bandung) sebagai pemenang konsultan proyek paket I tersebut, dengan menyingkirkan Pacific Consultant International yang juga dari Jepang.

Suwandi memaparkan dengan masuknya kapal-kapal besar, arus keluar masuk barang dari Pelabuhan Priok akan menjadi lebih lancar. (Raydion Subiantoro/Bisnis Indonesia).

Pemerintah akan ambil alih 34 pelabuhan penyeberangan

JAKARTA: Sebanyak 34 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh PT Indonesia Ferry ASDP akan dikembalikan kepada pemerintah guna dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT) yang dibentuk Kementerian Perhubungan.

Pembentukan UPT sebagai penyelenggara pelabuhan penyeberangan itu menyusul pemisahan antara regulator dan operator dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang merupakan turunan dari UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso mengatakan telah menyiapkan lembaga yang akan mengelola pelabuhan penyeberangan setelah PP Kepelabuhanan terbit.

Lembaga itu dibentuk sebagai konsekuensi dari keharusan pemisahan peran antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. "Semua pelabuhan penyeberangan nanti diselenggaraan oleh UPT," katanya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menurut Suroyo, pembentukan badan penyelenggara tersebut masih dibahas dan diharapkan segera rampung sehingga proses pemisahan antara regulator dan operator dapat dilakukan.

Selama ini, pemerintah memberikan kewenangan mengelola pelabuhan kepada PT Indonesia Ferry ASDP berdasarkan KM No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah di Pelabuhan Penyeberangan yang Diusahakan.

Pasal 2 butir b KM itu menegaskan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh BUMN tersebut adalah yang diusahakan. Perseroan ini diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, keamanan dan kelancaran operasional, termasuk pengaturan jadwal kapal.

Suroyo menegaskan semua tugas pemerintah yang sebelumnya diberikan kepada perseroan akan dikembalikan kepada pemerintah.

Direktur Operasi PT Indonesia Ferry ASDP Pambudi Husodo saat dikonfirmasi mengatakan perseroan akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah mengenai pemisahan antara regulator dan operator angkutan penyeberangan.

Dia menjelaskan perseroan saat ini mengelola 34 pelabuhan yang diusahakan dan siap mengembalikannya kepada pemerintah jika memang diputuskan harus dikembalikan. "Kami mengikuti apa pun keputusan pemerintah."

Kurang tepat

Wakil Ketua Indonesian Ferry Companies Association (IFA) Bambang Harjo S. menilai pembentukan UPT penyelenggara pelabuhan penyeberangan kurang tepat. "Kami sebagai operator justru meminta pemerintah membentuk BUMN, bukan UPT."

Dia menjelaskan UPT pernah menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT Indonesia Ferry ASDP. Saat itu, penyediaan pelayanan di pelabuhan kurang baik karena kuatnya unsur regulator.

Menurut dia, unsur regulator harus hilang dari kegiatan badan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan supaya kegiatan pelayanan di pelabuhan tidak mendapatkan campur tangan dari pemerintah. "Dengan demikian, badan ini bisa optimal dalam memberikan pelayanan."(Tularji/Bisnis Indonesia).

Arus penumpang udara ke luar negeri naik 9,92%

JAKARTA: Jumlah penumpang penerbangan rute internasional selama Januari-November 2009 tumbuh 9,92% dari 6,5 juta orang pada periode sama 2008 menjadi 7,2 juta orang, sedangkan arus penumpang domestik naik 10,89%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan kecenderungan peningkatan arus penumpang pesawat udara menunjukkan prospek bisnis penerbangan masih sangat bagus.

"Penerbangan masih booming. Prospeknya masih sangat bagus karena tren penumpang terus tinggi," katanya kemarin.

Dia mengungkapkan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi bandara terbesar pengangkut penumpang ke luar negeri selama 11 bulan pertama 2009, yakni sebanyak 3,4 juta orang atau 47,84%, diikuti Ngurah Rai Bali sebanyak 2,3 juta penumpang atau 31,57%.

Rusman menambahkan Bandara Soekarno-Hatta juga tercatat sebagai bandara dengan jumlah penumpang internasional terbanyak selama November 2009, yakni 373.800 orang atau 51,31% dari keseluruhan penumpang ke luar negeri. Adapun, Bandara Ngurah Rai merupakan bandara yang mencatat jumlah penumpang internasional terbanyak kedua dengan 200.800 orang atau 27,56%.

Namun, menurutnya, jumlah penumpang penerbangan internasional selama November tahun lalu hanya tercatat 728.500 orang atau turun 3,42% dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya.

Penurunan jumlah penumpang terjadi di hampir semua bandara yang diamati, kecuali Bandara Soekarno-Hatta yang naik 11,02%. Bandara yang mengalami penurunan jumlah penumpang yakni Hasanuddin Makassar turun 26,92%, Ngurah Rai turun 17,84%, Juanda Surabaya turun 9,28%, dan Polonia Medan turun 8,37%.

Khusus jumlah penumpang penerbangan domestik pada Januari-November 2009 sebanyak 32,25 juta orang atau naik 10,89% dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama tahun sebelumnya 29,1 juta orang.

Jumlah penumpang domestik terbanyak tercatat di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 12,0 juta orang atau 37,27% dari keseluruhan penumpang, diikuti Bandara Juanda 3,9 juta orang atau 12,06%. Oleh Hendra Wibawa/Bisnis Indonesia