Senin, 11 Januari 2010

Galangan kapal mendesak didata ulang

JAKARTA: PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk mendata ulang kemampuan galangan dalam memperbaiki dan memproduksi kapal yang sesuai dengan standar keselamatan pelayaran.

Direktur Utama BKI Muchtar Ali menilai pendataan ulang atau reinventarisasi itu mencakup pengecekan sumber daya manusia dan peralatan, sebab galangan termasuk faktor penting guna menjamin keselamatan pelayaran.

"Saat ini izin membangun galangan bisa diterbitkan oleh gubernur atau wali kota. Dahulu, hanya Kementerian Perindustrian yang berhak mengeluarkan izin, sehingga terkontrol. Jadi, reinventarisasi kemampuan galangan perlu," katanya kemarin.

Dia mengatakan sudah membicarakan rencana reinventarisasi tersebut dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Menurut Muchtar, BKI juga terjun langsung ke galangan-galangan untuk menyarankan pemilik kapal mendaftarkan armadanya ke BKI, sebagai tolok ukur standar keselamatan.

Namun, lanjutnya, masih banyak operator yang enggan mengklaskan armadanya di BKI. "Kami kan bukan penegak hukum, hanya bisa menyarankan," ujarnya.

Belum terdaftar

Dia mengungkapkan KM Bahari Express 8B, yang mengalami pecah di bagian lambung haluan karena terempas ombak besar di perairan Gresik-Pulau Bawean akhir pekan lalu, juga belum terdaftar atau diklaskan oleh BKI.

"Kapal itu belum masuk klas, dan pemilik kapal [PT Sakti Inti Makmur] juga belum pernah mengajukan agar kapal tersebut diklaskan," jelasnya.

Berdasarkan data Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dari sekitar 8.500 unit kapal di Indonesia, yang diklaskan baru 5.990 unit atau sekitar 70%. Selain itu, masih ada 20.000 unit kapal pelayaran rakyat yang wajib klas sesuai dengan UU Pelayaran.

Kemenhub akan memanggil Administrator Pelabuhan (Adpel) Gresik dan operator KM Bahari Express 8B terkait dengan insiden tersebut. Kedua instansi itu dinilai mengabaikan larangan berlayar di laut terbuka bagi kapal cepat berbahan fiberglass.

Insiden pecahnya lambung KM Bahari Express 8B mirip dengan yang dialami KM Dumai Express 10 yang tenggelan di perairan Riau beberapa waktu lalu. Kedua kapal cepat itu terbuat dari fiberglass.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan perlu adanya satuan tugas dari Kemenhub yang khusus menangani permasalahan keselamatan, termasuk menjalankan fungsi pengawasan pemerintah baik terhadap aturan maupun kebijakan yang diterbitkan.

"Saya pernah rekomendasikan satuan tugas ini. Untuk mendapatkan tanggapan cepat dari masyarakat dan sebagai komitmen pemerintah terhadap masalah keselamatan. Wakil Menhub bisa ditugaskan untuk mengatasi masalah strategis ini," paparnya.

Wakil Ketua Indonesia Ferry Companies Association (IFA) Bambang Harjo mengatakan pemerintah perlu menerapkan perlakuan yang sama terhadap semua kapal penyeberangan, baik kapal feri maupun kapal cepat.

"Aturan untuk kapal cepat bisa meniru aturan untuk feri yang relatif sudah berjalan baik, seperti mengenai klasifikasi kapal. Meskipun, kapal cepat itu berbeda dengan kapal feri karena standar keselamatannya tidak sama," ujarnya.

Sebagai contoh, kata Bambang, standar keselamatan feri mengacu pada konvensi internasional Safety Life at Sea (Solas), sementara khusus kapal cepat mengadopsi High Speed Vessel Code dalam Solas.

Selain itu, feri bisa mengangkut penumpang dan kendaraan/kargo yang memiliki regulasi sendiri. Adapun, kapal cepat hanya boleh mengangkut penumpang dengan barang bagasi terbatas. (Hery Lazuardi) (raydion@bisnis.co.id)

Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia

ESDM minta kelonggaran cabotage kapal off shore

JAKARTA: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta Kementerian Perhubungan membebaskan sejumlah kapal off shore (lepas pantai) dari ketentuan berbendera Indonesia seiring dengan penerapan asas cabotage secara penuh pada 1 Januari 2011.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mahamit mengakui Kementerian ESDM telah meminta dispensasi sejumlah kapal lepas pantai terkait dengan asas cabotage (komoditas domestik wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia).

"Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada kami [Kemenhub] pada Desember lalu," katanya ketika dikonfirmasi Bisnis pekan lalu.

Bobby menjelaskan Kementerian ESDM meminta sedikitnya tiga jenis kapal lepas pantai diberi kelonggaran dari ketentuan asas cabotage di antaranya jenis floating production storage offloading (FPSO) dan drill ship (kapal pengeboran di laut dalam).

Namun, dia menuturkan pihaknya belum mengetahui alasan Kementerian ESDM meminta ketiga jenis kapal itu dikecualikan dari asas cabotage. "Saya belum tahu apa alasan pastinya, tetapi sedikitnya ada tiga jenis kapal yang diminta diberi dispensasi dari ketentuan asas cabotage itu," ujarnya.

Kebijakan asas cabotage diberlakukan secara bertahap sejak keluarnya Instruksi Presiden No.5/ 2005 tentang Pemberdayaan Sektor Maritim Nasional. Inpres itu diperkuat dengan UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 8 UU itu menyebutkan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Hingga akhir tahun lalu, 13 komoditas sudah wajib diangkut dengan menggunakan kapal berbendera Merah Putih untuk kegiatan distribusi antarpelabuhan dan antarpulau di dalam negeri sehingga menyisakan satu komoditas, yakni kegiatan lepas pantai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM No.71 tahun 2005 tentang Kegiatan Pengangkutan Barang di dalam negeri, kegiatan lepas pantai domestik wajib menggunakan kapal berbendera Merah Putih paling lambat 1 Januari 2011.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengakui telah menerima informasi soal keinginan Kementerian ESDM agar sejumlah kapal off shore diberi dispensasi dari ketentuan berbendera Merah Putih mulai 1 Januari 2011.

"Padahal, pelayaran nasional sudah berkomitmen untuk menggantikan armada berbendera asing, termasuk kapal off shore jenis FPSO. Ditender saja belum, kok sudah minta dikecualikan," tegasnya.

Johnson mengungkapkan sejumlah perusahaan pelayaran sudah siap masuk ke sektor penyediaan armada yang memerlukan investasi besar, seperti jenis FPSO, tetapi masih tertahan karena tender belum dibuka.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia

Pelindo II bangun depo peti kemas di Kalbar

JAKARTA: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II segera membangun pusat distribusi atau depo peti kemas di Kalimantan Barat guna mencegah kongesti di Pelabuhan Pontianak yang selama ini sulit diatasi.

Pusat distribusi itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare di Nipah Kuning, sekitar 5 km dari Pelabuhan Pontianak dengan kapasitas tampung peti kemas sedikitnya 10.000 TEUs.

General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Pontianak Solihin mengatakan kawasan distribusi dan depo peti kemas terbesar di Kalbar itu akan dijadikan sebagai penyangga lapangan penumpukan peti kemas di Pelabuhan Pontianak.

Pusat distribusi itu diharapkan mampu mencegah kongesti yang selama ini sulit diatasi karena peti kemas tidak bisa diangkut ke luar areal pelabuhan. "Pembangunan kawasan tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Pemprov Kalbar," katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.

Menurut Solihin, kawasan itu diharapkan sudah dapat digunakan pada triwulan kedua tahun ini untuk menampung peti kemas kosong dari Pelabuhan Pontianak, sehingga kapal di pelabuhan itu dapat dilayani lebih cepat.

Selain itu, lanjutnya, depo itu dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di dalam Kota Pontianak karena pemindahan peti kemas dari pelabuhan ke Nipah Kuning akan dilakukan pada malam hari.

"Nanti kendaraan angkutan barang yang selama ini beroperasi dan parkir di pusat kota dengan sendirinya akan pindah ke Nipah Kuning, sehingga kepadatan arus lalu lintas dalam kota bisa berkurang," ujarnya.

Solihin mengakui lapangan penumpukan di pelabuhan itu masih padat, meski arus peti kemas tidak sebanyak ketika menjelang Lebaran, Natal, dan tahun baru.

Saat ini, tingkat isian lapangan penumpukan atau yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas Pontianak mencapai 85% dan mulai mengganggu kelancaran bongkar muat peti kemas dari dan ke kapal.

Kinerja Pelindo III

Sementara itu, Pelindo III membukukan pendapatan Rp965,59 miliar atau 98% dari target yang dipatok pada 2009 sebesar Rp984,99 miliar, sebagai dampak krisis keuangan global.

"Target 2009 memang tidak sepenuhnya tercapai, pendapatan hanya mencapai 98% dari target Rp984,99 miliar atau Rp965,59 miliar. Kondisi ini sebagai dampak krisis keuangan global," kata Dirut Pelindo III Surjanto belum lama ini.

Meski demikian, lanjutnya, pendapatan 2009 tetap tumbuh 13% dibandingkan dengan pencapaian pada 2008.

Khusus untuk target 2010, dia mematok target yang realistis mengingat krisis keuangan global belum sepenuhnya pulih.

"Pelindo III optimistis pendapatan tumbuh 8% pada 2010 mencapai Rp1,04 triliun. Kondisi ini dipacu oleh pengembangan semua potensi, termasuk harapan atas dampak positif dari ACFTA [Asean-China Free Trade Area] yang dimulai awal tahun ini," ujarnya. (k21/k47)

BISNIS INDONESIA

Kemenhub ajukan Rp1,6 triliun untuk Kuala Namu

JAKARTA: Kementerian Perhubungan secara resmi meminta alokasi anggaran untuk pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatra Utara, sebesar Rp1,6 triliun kepada Kementerian Keuangan.

Jumlah dana itu jauh lebih besar dari alokasi dalam daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) 2010 yang hanya Rp600 miliar, meski masih di bawah kebutuhan dana proyek pada tahun ini sebesar Rp2 triliun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan jumlah anggaran harus lebih besar dari DIPA jika pemerintah ingin proyek Kuala Namu selesai sesuai dengan jadwal pada Juli 2011. Kalau tidak ada tambahan alokasi, jadwal penyelesaian proyek itu terancam mundur lagi.

"Saya sudah melakukan rapat internal dengan Dirjen Perhubungan Udara, dan kami sudah mengajukan alokasi APBN kepada Kementerian Keuangan. Jumlahnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan untuk proyek Kuala Namu pada tahun ini. Harus ada peningkatan," katanya kepada Bisnis pekan lalu.

Dia menuturkan usulan tambahan anggaran tersebut belum tentu disetujui oleh Kemenkeu, dan bergantung pada hasil pertemuan kedua instansi tersebut. "Yang jelas, kami sudah mengajukan secara resmi anggarannya," ujar Bambang yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Pembangunan Kuala Namu diperkirakan membutuhkan dana Rp6,9 triliun. Porsi pembiayaan berasal dari pemerintah Rp4,3 triliun dan sisanya PT Angkasa Pura II. Pemerintah sebelumnya mengucurkan anggaran Rp1,3 triliun, sehingga tersisa kewajiban sekitar Rp3 triliun.

Apabila APBN yang cair pada tahun ini untuk Kuala Namu hanya sesuai DIPA, yakni Rp600 miliar, proyek itu kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan pada Juli 2011.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti Singayudha mengatakan dana APBN yang diajukan sebesar Rp1,6 triliun pada tahun ini diharapkan mencukupi untuk membiayai pembangunan bandara baru pengganti Polonia, Medan, itu.

Dia menambahkan pihaknya tetap bertekad menyelesaikan pembangunan Kuala Namu sesuai dengan jadwal, sehingga butuh dukungan dana yang mencukupi dari APBN.

"Kami mengharapkan Rp1,6 triliun cukup untuk kebutuhan tahun ini. Kami juga sudah mempunyai skema anggaran yang dibutuhkan untuk 2012," katanya.

Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia

Kapal cepat diminta patuhi aturan, Lambung KM Bahari Express 8B pecah terempas ombak besar

JAKARTA: Administrator pelabuhan (Adpel) Gresik dan operator KM Bahari Express 8B terancam sanksi karena dinilai mengabaikan larangan berlayar di laut terbuka bagi kapal cepat berbahan fiberglass.

Kapal milik PT Sakti Inti Makmur itu mengalami pecah di bagian lambung haluan karena terempas ombak besar, setelah berlayar sekitar 1,5 jam dari Gresik menuju Pulau Bawean, Jawa Timur, Sabtu pagi. Se-banyak 172 penumpang dan 10 anak buah kapal itu berhasil diselamatkan.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Sunaryo menegaskan tidak ada lagi ruang bagi yang melanggar aturan, terlebih jika membahayakan keselamatan saat berlayar.

Dia mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari tim penguji kapal cepat dan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), terkait dengan kondisi armada kapal cepat di Indonesia, sehingga larangan kapal cepat berlayar di laut terbuka masih berlaku.

"Sampai sekarang surat edaran [Dirjen Perhubungan Laut tentang larangan kapal cepat berlayar di laut terbuka] belum ada yang berubah, masih melarang kapal cepat berbahan fiberglass berlayar di laut terbuka, apalagi jika cuaca buruk. Sekarang terbukti, Bahari Express lambungnya pecah karena ombak. Jadi saya ngomong itu bukan tanpa alasan," tegasnya kemarin.

Sunaryo mengatakan segera memeriksa secara detail kronologis kejadian guna memberikan sanksi yang tepat terhadap Adpel dan operator kapal tersebut.

Menurut laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMG), ombak saat KM Bahari Express 8B berlayar cukup tinggi, sekitar 2 meter. Namun, kapal itu tetap berlayar di laut terbuka.

Padahal, Dirjen Perhubungan Laut telah melarang kapal cepat fiberglass berlayar di laut terbuka, menyusul tenggelamnya KM Dumai Express 10 di Kepulauan Riau pada 22 November 2009.

"Saya belum tahu apakah Bahari Express 8B sudah masuk klas atau belum. Yang jelas, larangan itu untuk menghindari kejadian yang terulang, tetapi masih saja dilanggar. Bagaimana pun, saya mengapresiasi upaya nakhoda yang langsung mengalihkan ke lautan dangkal dan mengandaskan kapal, sehingga tidak ada korban," jelas Sunaryo.

Harus tegas


Wakil Ketua Indonesia Ferry Companies Association (IFA) Bambang Harjo mengatakan pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan aturan supaya kejadian serupa tidak terulang.

"Kecelakaan ini seharusnya dapat dihindari apabila semua kapal mematuhi ketentuan mengenai keselamatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17/ 2008 tentang Pelayaran," ujarnya.

Pasal 129 dalam UU tersebut mewajibkan kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal. Kepmenhub No. KM 20 Tahun 2006 juga mewajibkan kapal berbendera Indonesia untuk masuk klas BKI.

Pecahnya lambung KM Bahari Express 8B mirip dengan KM Dumai Express 10 yang tenggelam di perairan Riau beberapa waktu lalu. Kedua kapal cepat itu terbuat dari fiberglass dan diduga kuat belum masuk klas BKI.

Berdasarkan data Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dari sekitar 8.500 unit kapal di Indonesia, yang telah didaftarkan/diklaskan baru 5.996 unit atau sekitar 70% dari semua kapal anggota INSA. Selain itu, masih ada 20.000 unit kapal pelayaran rakyat yang wajib klas sesuai dengan UU Pelayaran.

Menurut Bambang, lebih dari 200 unit kapal cepat berbahan fiberglass juga tidak belum didaftarkan pada biro klasifikasi. "Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan keselamatan kapalnya, apalagi jika sedang ber-operasi sering mengalami kelebihan muatan," ujarnya. (Hery Lazuardi) (raydion @bisnis.co.id)

Oleh Raydion Subiantoro
Bisnis Indonesia

Pelayaran nasional diminta hindari perairan Somalia

JAKARTA: Perusahaan pelayaran nasional dan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia diminta menghindari perairan di sekitar Somalia, dan perairan internasional di Samudera Hindia yang dekat dengan negara itu.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri menyusul pembajakan terhadap kapal Pramoni berbendera Singapura milik warga negara Norwegia yang di dalamnya terdapat 17 awak berkewarganegaraan Indonesia.

"Itu imbauan kepada pelayaran karena perairan Somalia saat ini masih belum aman sehingga sedapat mungkin agar dihindari dulu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Bisnis, kemarin.

Dia menjelaskan imbauan itu untuk melindungi WNI di luar negeri, dan ditujukan kepada semua pihak, khususnya para awak kapal, pemilik kapal, pejabat syahbandar, perusahaan/agen pengawakan dan perusahaan asuransi.

Mereka diminta melakukan langkah-langkah antisipatif guna menghindari atau mencegah risiko pembajakan kapal dan kerugian. "Kasus pembajakan kapal di perairan Somalia dan sekitarnya belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda."

Sebelumnya, 17 pelaut berkewarganegaraan Indonesia menjadi korban pembajakan kapal di laut Somalia. Pelaut-pelaut tersebut mengawaki kapal bernama Pramoni milik warga negara Norwegia.

Selama periode 2006-2009, Kemenlu mencatat sembilan kali pembajakan kapal dari berbagai negara yang di dalamnya terdapat awak kapal berkewarganegaraan Indonesia di perairan Somalia dan sekitarnya.

Menurut Deplu, selama kurun itu, sudah 74 awak kapal Indonesia yang menjadi korban pembajakan di perairan Somalia. "Selama ini awak kita selamat semua. Kami harapkan sekarang juga demikian."

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Johnson W. Sutjipto menyatakan keprihatinan atas kasus pembajakan kapal yang juga diawaki WNI.

Menurut dia, pelayaran berharap proses pembebasan seluruh kru kapal dari Indonesia tersebut segera diselesaikan. "Kami mendesak pemerintah membantu pembebasan awak kapal dari Indonesia itu."

Faizahsyah menegaskan hingga saat ini pihaknya terus mengumpulkan informasi dan berkomunikasi dengan pemilik kapal supaya proses pembebasan terhadap para kru dari Indonesia segera selesai.

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia

Arus peti kemas TPS turun 3%

SURABAYA: Arus peti kemas melalui PT Terminal Peti kemas Surabaya (TPS) pada 2009 turun 3% menjadi 1,12 juta TEUs (twenty-foot equalivalent units) dibandingkan dengan realisasi 2008 yang mencapai 1,16 juta.

Penurunan tipis itu dianggap wajar mengingat perdagangan internasional lesu akibat krisis global sejak pertengahan 2008. "Karena kami mengoperasikan terminal internasional, pengaruh krisis global jelas sangat terasa. Karena itu, penurunan 3% itu saya pikir sebuah keberhasilan," kata Corporate Public Relations TPS Wara Dijatmika, Selasa.

Menurut dia, penurunan arus peti kemas yang relatif kecil itu berkat tumbuhnya arus peti kemas domestik, yang selama ini berkontribusi 20% terhadap keseluruhan kinerja TPS.

Selama 2009, TPS melayani bongkar muat peti kemas internasional 900.262 TEUs dan peti kemas domestik 226.355 TEUs. Adapun kinerja pada 2008, yakni arus peti kemas internasional 980.061 TEUs dan domestik 181.913 TEUs. (Bisnis/k21)